Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menunjukkan komitmennya terhadap penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dengan meraih nilai sempurna dalam supervisi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Tanah Bumbu pada Rabu (2 Juli 2025) dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.
Dalam penilaian tersebut, Tanah Bumbu memperoleh nilai 100, tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan telah menjalankan berbagai indikator HAM dengan serius dan konsisten. Penilaian mencakup pelaksanaan hak-hak dasar warga negara, perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
RAN HAM, Sinergi Pemda‑Kemenkumham, Nilai Tertinggi Jadi Bukti Komitmen Tanah Bumbu
Staf Ahli Bupati, H. Yamani, menyatakan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras lintas sektor dan koordinasi antar perangkat daerah. Ia menekankan bahwa RAN HAM bukan sekadar dokumen administratif, namun merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi setiap individu. Supervisi ini juga digunakan untuk mengevaluasi strategi yang telah dilakukan serta menyusun langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di masa mendatang.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Karyadi, turut memberikan apresiasi atas capaian luar biasa ini. Ia menyebutkan bahwa nilai sempurna ini mencerminkan keseriusan Tanah Bumbu dalam menjalankan prinsip-prinsip HAM di semua lini layanan publik. Karyadi berharap agar pencapaian ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya.
Tanah Bumbu sejak beberapa tahun terakhir memang aktif dalam berbagai inisiatif yang mendukung pemajuan HAM. Mulai dari penyusunan regulasi yang ramah kelompok rentan, penyediaan fasilitas publik yang inklusif, hingga pelatihan SDM yang berbasis kesetaraan. Semua ini dilakukan agar semangat HAM tidak berhenti pada seremoni, melainkan terwujud dalam pelayanan sehari-hari kepada masyarakat.
Bupati melalui perwakilannya menegaskan bahwa ke depan Pemkab Tanah Bumbu akan terus memperkuat sinergi dengan Kemenkumham serta membangun kapasitas OPD agar lebih tanggap terhadap isu-isu HAM. Ia berharap seluruh elemen birokrasi dapat terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam memastikan HAM menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan daerah.
